"Ya, ada beberapa pihak (termasuk tokoh masyarakat dan pejabat Lombok Barat)," katanya.
Dalam rangkaian penyelidikan tersebut, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram.
Salah satunya adalah mantan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun yang menjalani pemeriksaan pada awal Agustus 2026. Sehari sebelumnya, KPK juga meminta keterangan mantan Asisten II Sekretariat Daerah Lombok Barat Rusditah.
Penyelidikan kasus tersebut berawal dari kegiatan peninjauan lapangan oleh KPK bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Gakkum LHK Jabalnusra) pada awal Oktober 2024.
Peninjauan itu dilakukan di sejumlah lokasi pertambangan di kawasan perbukitan Sekotong yang diduga mengandung konsentrat logam mulia berupa emas.