Dalam kegiatan tersebut, KPK memasang papan pengawasan di sejumlah titik tambang. Pemasangan papan itu turut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB sebagai bagian dari pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang diduga tidak berizin.

Berdasarkan pendataan DLHK NTB, terdapat 25 titik tambang ilegal di wilayah Sekotong dengan luas keseluruhan mencapai 98,19 hektare.

Lokasi pertambangan tersebut tersebar di Desa Buwun Mas, Desa Pelangan, dan Desa Persiapan Blongas.

Aktivitas tambang emas ilegal di kawasan itu diperkirakan menghasilkan omzet hingga Rp90 miliar per bulan atau sekitar Rp1,08 triliun per tahun.

Estimasi tersebut dihitung berdasarkan keberadaan tiga tempat penyimpanan hasil tambang atau *stockpile* di salah satu titik pertambangan emas di Sekotong yang diduga dikelola tenaga kerja asing (TKA) asal China.