NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam aktivitas tambang emas ilegal di perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
"Untuk itu (kasus tambang), masih penyelidikan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui sambungan telepon dari Mataram, Selasa.
Budi mengatakan penyelidikan saat ini difokuskan pada pengumpulan keterangan dari sejumlah pihak untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
"Kami masih fokus permintaan keterangan," ujarnya.
Ia membenarkan bahwa sejumlah pihak yang dimintai keterangan berasal dari kalangan tokoh masyarakat dan pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
"Ya, ada beberapa pihak (termasuk tokoh masyarakat dan pejabat Lombok Barat)," katanya.
Dalam rangkaian penyelidikan tersebut, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram.
Salah satunya adalah mantan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun yang menjalani pemeriksaan pada awal Agustus 2026. Sehari sebelumnya, KPK juga meminta keterangan mantan Asisten II Sekretariat Daerah Lombok Barat Rusditah.
Penyelidikan kasus tersebut berawal dari kegiatan peninjauan lapangan oleh KPK bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Gakkum LHK Jabalnusra) pada awal Oktober 2024.
Peninjauan itu dilakukan di sejumlah lokasi pertambangan di kawasan perbukitan Sekotong yang diduga mengandung konsentrat logam mulia berupa emas.
Dalam kegiatan tersebut, KPK memasang papan pengawasan di sejumlah titik tambang. Pemasangan papan itu turut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB sebagai bagian dari pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang diduga tidak berizin.
Berdasarkan pendataan DLHK NTB, terdapat 25 titik tambang ilegal di wilayah Sekotong dengan luas keseluruhan mencapai 98,19 hektare.
Lokasi pertambangan tersebut tersebar di Desa Buwun Mas, Desa Pelangan, dan Desa Persiapan Blongas.
Aktivitas tambang emas ilegal di kawasan itu diperkirakan menghasilkan omzet hingga Rp90 miliar per bulan atau sekitar Rp1,08 triliun per tahun.
Estimasi tersebut dihitung berdasarkan keberadaan tiga tempat penyimpanan hasil tambang atau *stockpile* di salah satu titik pertambangan emas di Sekotong yang diduga dikelola tenaga kerja asing (TKA) asal China.