NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil ATR/BPN) Jambi dan Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama H selaku Kakanwil ATR/BPN Jambi dan W selaku Kakanwil ATR/BPN Sulsel," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Budi mengatakan KPK juga memeriksa seorang notaris berinisial JSU dan LA selaku Direktur Utama PT Alia Digital Printex sebagai saksi kasus tersebut di Jakarta.
Sementara itu, Budi mengatakan KPK memanggil enam saksi untuk diperiksa di Polresta Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Mereka di antaranya mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat GJ, Kakantah Kabupaten Bandung Barat DS serta Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kabupaten Bandung Barat ZM.
Kemudian, C selaku mantan Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kabupaten Bandung Barat, EL selaku Manager Accounting PT Bela Parahiyangan Investindo serta NR selaku pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo.
Sebelumnya, KPK pada Senin (16/11) memanggil AAN selaku Manajer Legal PT Bela Parahiyangan Investindo, JID selaku Manajer Pemasaran PT Bela Parahiyangan Investindo, YWK selaku Manajer TI dan PR PT Bela Parahiyangan Investindo, SR selaku Manajer Keuangan PT Bela Parahiyangan Investindo, A selaku Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah Kantah Kabupaten Bogor I, serta LSP dan YS selaku pegawai Pt Bela Parahiyangan Investindo sebagai saksi.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, dan RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.
Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta pihak swasta bernama E dan MF.
Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan L, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut.
Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah L di Bekasi. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.
Dua hari setelahnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kemudian, KPK pada 24 September 2026 menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan rumah L di Nganjuk.
Pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.