NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya berinisial HRM sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Benar, dalam lanjutan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, Rabu (11/11), penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi HRM selaku pihak swasta. Saksi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.
Menurut Budi, keterangan HRM dibutuhkan penyidik KPK dalam mengungkap kasus ATR/BPN secara terang benderang.
Terlebih, HRM melalui kuasa hukumnya pada 15 Oktober 2026 mengembalikan uang Rp800 juta terkait kasus tersebut.
“Sebelumnya, yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara ini, dan dilakukan penyitaan oleh penyidik,” katanya.
Sementara itu, HRM saat tiba di Gedung Merah Putih KPK mengaku akan memberikan keterangan kepada penyidik lembaga antirasuah terkait persoalan tanah Summarecon.
