“Jadi, kedatangan hari ini karena kami dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, makanya hari ini kami datang untuk menjelaskan terkait itu,” kata HRM.
Dalam pekan ini, KPK pada Selasa (10/11) memanggil delapan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan seorang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Mereka di antaranya adalah RS selaku Kakantah Kabupaten Gresik, WRA selaku Kakantah Kota Surabaya I, AB selaku Kakantah Kota Surabaya II, dan N selaku Kakantah Kabupaten Sidoarjo.
Kemudian, NVS selaku Kakantah Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kakantah Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kakantah Kabupaten Malang, MSL selaku Kakantah Kabupaten Jember, serta BK selaku mantan Kakantah Kabupaten Bogor I yang saat ini menjabat sebagai Kakanwil BPN Kalimantan Selatan.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
