NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengakuan Fahd Arafiq yang mengklaim memberi uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan KPK saat ini masih berfokus mendalami substansi perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Yang pertama KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara," kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11).

Pokok perkara yang dimaksud adalah dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor.

Kedua, dugaan gratifikasi atau penerimaan lainnya oleh sejumlah oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dugaan tersebut berkaitan dengan adanya uang dalam jumlah besar yang ditemukan penyidik saat operasi tangkap tangan (OTT).

"Dari peristiwa tertangkap tangan itu tim menemukan adanya sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga didapatkan oleh para oknum di Kementerian ATR/BPN tidak hanya soal layanan pertanahan tapi juga diduga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para kantah ataupun kanwil," katanya.

Budi mengatakan, KPK mengapresiasi masyarakat yang telah menyampaikan laporan setelah perkara tersebut naik ke tahap penyidikan.

"Tentu setiap laporan itu akan dipelajari, ditelaah, dan dianalisis dan bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK," ujarnya.

Fahd sebelumnya mengklaim memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Fahd menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka. Ia menyebut uang tersebut diberikan secara khusus untuk kepentingan organisasi NU.

"KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.

Ketua DPP Partai Golkar itu juga mengaku sempat dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Ia mengaku awalnya menolak permintaan itu sebelum bersedia memberikan dana talangan untuk Muktamar NU.

"AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul membantah pernyataan Fahd itu.

"Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti Itu sama dengan fitnah," kata Ipul saat dihubungi, Kamis (19/11).

Ipul mempertanyakan pernyataan Fahd itu sebab Fahd bukan pengurus NU, bukan panitia Muktamar dan juga bukan peserta Muktamar.

Ia meminta Fahd tidak membual dan menyebarkan omong kosong.

"Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU. bukan panitia dan juga bukan peserta tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi. Saya minta saudara Fahd jangan membual dan menyebar omong kosong tak bermutu," ujarnya.

Ipul mempersilakan omongan Fahd itu untuk dibuktikan agar menjadi terang-benderang.

"Silahkan dibuktikan. Biar terang benderang, yang salah wajib bertanggung jawab. Pernyataan tanpa bukti bisa membawa akibat hukum dan merusak nama baik NU," ujarnya.