"Output-nya ada berita acara yang sudah ditandatangani. Ini akan menjadi bahan monitoring dan evaluasi (monev) untuk tindak lanjut selama sebulan ke depan," lanjut Maruli.
Meski demikian, rincian poin kesepakatan tersebut masih bersifat internal untuk kepentingan monev KPK. Guna mengoptimalkan pengelolaan belanja dan pendapatan daerah se-NTB, KPK bersama lembaga terkait dijadwalkan akan menggelar rapat koordinasi lanjutan.
"Nanti kami bakal mengundang seluruh kepala daerah serta pimpinan instansi teknis dari level provinsi hingga kabupaten/kota se-NTB," tegasnya.
Maruli mengungkapkan untuk memitigasi potensi pelanggaran hukum dalam penyusunan anggaran maupun tata kelola daerah, lembaga antirasuah bersama Kemendagri dan instansi mitra saat ini sedang merumuskan draft surat edaran (SE) bersama terkait pencegahan korupsi di masing-masing daerah.
Dia juga mendorong publik dan media untuk terus mempelajari dan meneliti data terbuka hasil SPI KPK guna memahami aspek internal, eksternal, maupun pandangan ahli yang memicu masih rendahnya indeks integritas di Pemprov NTB.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti banyak pejabat dan ASN yang terjebak masalah hukum bukan karena niat korupsi, melainkan karena sistem yang lemah dan tidak transparan.
