NADIKABAR.COM — Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya resmi disahkan oleh DPR RI. KPK menyampaikan siap untuk mematuhi mekanisme hukum yang berlaku dalam UU Perampasan Aset tersebut.
"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang," ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Budi mengatakan, disahkannya RUU Perampasan Aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi oleh KPK. Budi menjelaskan, KPK memandang pemberantasan korupsi tidak hanya soal proses penegakan hukum tapi juga secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara.
Di sisi lain, Budi menyampaikan bahwa KPK akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal. Sehingga KPK bisa memahami mana saja pasal yang punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan.