"Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery," tuturnya.
Dia lantas mencontohkan bahwa setiap penindakan KPK berujung pada pemulihan aset melalui hukuman pidana uang penggangti. Malahan, kata Budi, soal perampasan aset KPK kerap juga menjerat para tersangka korupsi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sehingga upaya memulihkan kerugian keuangan negara lebih maksimal dilakukan.
"Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU," imbuhnya.
Diketahui, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. UU ini disahkan setelah 18 tahun berproses.