NADIKABAR.COM — KPK kembali menahan salah satu tersangka dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur (Jatim). Kali ini, KPK menahan Bagus Wahyudiono (BGS) yang merupakan staf Anwar Sadad selaku anggota DPR RI 2024-2029 dan Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Pada hari ini, Senin 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS (Bagus Wahyudiono) selaku staf AS (Anwar Sadad) dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta," ungkap Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Taufik menjelaskan peran dari Bagus dalam perkara ini. Dia mengatakan, mulanya staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing Anggota DPRD dan menghimpun usulan masing-masing Anggota DPRD. Atas pembagian tersebut, Anwar Sadad diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp 291,5 miliar.

Penerimaan yang diperoleh Anwar Sadad setiap tahunnya yakni pada 2019 senilai Rp 48,9 miliar, 2020 senilai Rp 37,6 miliar, 2021 sebesar Rp 121,3 miliar, dan pada tahun 2022 senilai Rp 83,7 miliar. Taufik mengatakan, dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi jatah Anwar Sadad, dia mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15 hingga 20 persen terhadap para koordinator lapangan (Korlap) atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar Anggota DPRD.

Sementara, terhadap Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah. Kemudian, proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya.