"Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir komitmen fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS," terang Taufik.
Taufik menjelaskan, atas kesepakatan tersebut, para Korlap yang akan menerima dana hibah jatah dari AS selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20 hingga 25 persen melalui tiga cara. Pertama bisa diserahkan langsung secara tunai kepada Anwar Sadad, atau diserahkan secara tunai atau transfer melalui Bagus yang merupakan orang kepercayaan Anwar Sadad, atau diminta membayarkan keperluan pribadi Anwar Sadad.
"Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp 41,7 miliar. Dimana sebesar Rp 40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp 1,26 miliar," ungkap Taufik.
Taufi mengatakan, dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat, sebesar 20 hingga 30 persen disunat lagi oleh para Korlap. Sehingga dana hibah yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55 sampai 70 persen dari anggaran awal.
Taufik menjelaskan, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset milik Bagus berupa satu unit rumah di Kabupaten Sidotopo Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto. Dia juga menjelaskan, Bagus dengan Anwar Sadad sebagai pihak penerima dalam perkara ini disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.