Di sisi lain, ia mengingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang praktik yang menghambat persaingan seperti penetapan harga, kartel, pembagian wilayah pemasaran, hingga persekongkolan tender yang berlaku bagi seluruh skala bisnis.
Oleh sebab itu, UMKM diminta menentukan harga dan strategi produksi secara mandiri.
Selain pengawasan persaingan usaha, ia mengatakan KPPU juga mengawal pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
Kemitraan melalui transfer teknologi maupun perluasan pasar wajib berjalan adil tanpa adanya penguasaan atau ketergantungan yang merugikan pihak yang lebih kecil.
