"Nah apakah itu semua sudah dijalankan? Dan termasuk kalau sekiranya setiap pelaku usaha dia berpotensi melanggar tata ruang, melanggar perizinan, melanggar kawasan, maka ada PP 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penyimpangan Tata Ruang, Perizinan Kawasan di situ ruangnya diterjemahkan," lanjut Muslim.

Dia menegaskan pelayanan publik dan kepastian investasi harus berjalan bersamaan.

"Dalam rapat dengan Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan saya minta, silakan kami ini diperkuat di daerah dalam mendorong bagaimana pelayanan publik ini bisa hadir dalam waktu secepatnya, tidak boleh berlarut-larut. Di sisi lain perizinan juga harus dipercepat," ujarnya.

Muslim berharap KKP memberikan pendampingan hingga seluruh proses perizinan tuntas. Jika izin pemanfaatan ruang laut terbit, PT TCN dapat melanjutkan proses perizinan dasar berikutnya, termasuk dokumen lingkungan.

"Karena ini menyangkut kebutuhan publik jangka panjang, tidak ada lagi pendekatan yang parsial dalam solusinya. Kita duduk bareng aja deh, bila perlu dengan KKP apa solusi-solusinya, kalau metode yang diperbaiki, ayo kita perbaiki. Sehingga syarat administrasi masuk ke sistem OSS itu sudah clear and clean," urainya.

"Saya minta didampingi sampai tuntas proses ini oleh tim. Sehingga ada estimasi waktu kapan semua ini bisa dituntaskan," jelasnya.

Suplai air bersih di Gili Trawangan belum dipastikan kembali mengalir setelah operasional PT TCN yang bekerja sama dengan PDAM Amerta Dayan Gunung dihentikan pada Kamis (4/9/2026).

Muslim mengatakan Pemprov NTB masih menunggu hasil telaah terkait pembukaan kembali suplai air melalui skema diskresi. Di saat bersamaan, izin PKKPRL yang sebelumnya ditolak pemerintah pusat didorong untuk kembali diajukan.

"Kan dulu dia sudah dicabut PKKPR-nya, harus diajukan lagi lah PKKPR-nya itu. Nah pengajuan PKKPR-nya ini pertanyaannya adalah, ada tidak jaminan bahwa potensi human error atau masalah kemarin itu tidak terulang?" ujar Muslim, Rabu (9/9/2026).

Dia menilai perlu ada kesepakatan bersama untuk mencegah persoalan administrasi terulang.

"Ini perlu duduk bersama. Kalau skema lain ada gak yang ditawarkan oleh pusat? Nah itu yang kita mau duduk bersama," tegasnya.

Muslim menyebut penyelesaian krisis air mulai menemukan titik terang, meski belum ada kepastian kapan distribusi kembali dibuka.