Farhan juga menanggapi desain halte on-corridor BRT di Cicadas yang jauh berbeda dengan Jakarta. Di Jakarta, halte serupa didukung dengan fasilitas JPO untuk keperluan penumpang naik BRT.
Farhan pun menjelaskan bahwa JPO tidak memungkinkan dibangun karena lahannya yang sempit. Meski hanya menggunakan pelican crossing, ia mengantisipasi agar fasilitas tersebut juga bisa memudahkan penyandang disabilitas.
"Nah ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO, maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu. Tapi, kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan," ungkapnya.
"Ditambah lagi tentu saja dengan lantai yang tinggi, itu kan berarti akan ada kesulitan untuk disabilitas. Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas, untuk memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat," ucapnya.
BRT Bandung Raya di Kota Bandung rencananya membutuhkan 28 halte. Masalahnya, selain minim informasi, proyek itu juga perlu diantisipasi dampaknya karena menimbulkan kemacetan.
"Itu sebabnya saya meminta kepada BRT melakukan sosialisasi lebih masif ke seluruh warga, karena kan yang tahu teknis pengerjaan semuanya BRT. Kalau saya kan mewakili warga, kenapa kita enggak dikasih tahu, kenapa kita enggak diberi alternatif. Ini yang kami lakukan terus untuk menekan BRT memberikan sosialisasi yang lebih baik, termasuk sosialisasi kepada parkir dan juga pedagang," katanya.
"Kalau dari Dishub bagaimanapun juga kita akan mengatur sedemikian rupa, sehingga, kalau kemacetan mah tidak terhindarkan. Ketika ada pekerjaan di pinggir jalan atau tengah jalan, pasti macet. Nah, maka pengaturan akan dilakukan sepagi mungkin sampai semalam mungkin. Akan ada petugas di setiap titik harus saya akan atur sedemikian rupa," pungkasnya.
