Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, pasangan nomor urut 2 tersebut memperoleh 96.214.691 suara atau sekitar 58,59 persen dari total suara sah nasional. Mereka berhasil mengungguli pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Namun, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran ini turut diiringi kontroversi. Dua pasangan pesaing mereka mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke MK.
Dalam gugatannya, kedua pasangan itu mempersoalkan sejumlah hal, termasuk dugaan intervensi kekuasaan, bantuan sosial hingga pencalonan Gibran yang dinilai bermasalah.
Kendati demikian, dalam putusannya pada 22 April 2024, MK menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Dengan demikian, kemenangan Prabowo-Gibran tetap berlaku.
Prabowo dan Gibran resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. (Arsip Tim Media Prabowo Subianto)
Prabowo dan Gibran resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Pelantikan berlangsung dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung MPR/DPR.
Dengan pelantikan itu, Gibran mencatatkan sejarah sebagai wapres termuda dalam sejarah Indonesia. Sebab, ia baru berusia 37 tahun saat dilantik.
Pelantikan tersebut sekaligus mengakhiri masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo dan menandai dimulainya pemerintahan Prabowo-Gibran untuk periode 2024-2029.
Meski telah resmi menjabat, persoalan terkait pencalonan Gibran tidak sepenuhnya mereda. Salah satu yang terus menjadi sorotan ialah riwayat pendidikan dan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakannya untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Persoalan pendidikan Gibran pun akhirnya kembali mencuat setelah sejumlah pihak menempuh jalur hukum untuk menggugat keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
Pada 20 September 2026, sejumlah pihak melayangkan gugatan ke MK. Gugatan itu pada intinya mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai cawapres mendampingi Prabowo.
Para pemohon terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, sejumlah purnawirawan TNI, serta warga lainnya.
Krisis sesungguhnya terjadi pada 6 Oktober 2026, saat MK mengeluarkan putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusannya, MK memang menyatakan permohonan gugatan itu tidak dapat diterima.
MK juga menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran sebagai wapres.
Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti tamat pendidikan di luar negeri yang setara dengan pendidikan tingkat SMA.
Selain itu, MK juga menyebut dokumen lain seperti certificate of attendance yang dimiliki Gibran bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
Pertimbangan hukum itu langsung memantik isu soal sah atau tidaknya status Gibran. Namun, krisis ini masih bisa ditahan karena pada saat yang sama, DPR RI sedang reses.
Proses politik di parlemen tak dapat dilakukan. Akan tetapi, selama masa reses, muncul temuan lain, yakni soal asal-usul pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pilpres.
