Diduga kuat sejumlah anggota DPR, pasal itu diselundupkan untuk memuluskan pencalonan Gibran. Sebab, pasal itu mengecualikan syarat bukti kelulusan itu dikecualikan bagi pasangan calon yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah di luar negeri.
Sorot kritik dan kecurigaan terkait legalitas pencalonan Gibran menggelinding semakin kian besar ketika pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan HM Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan Pilpres 2024 tidak sah dan batal demi hukum.
Dalam putusannya, MA juga memerintahkan pejabat terkait di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat tersebut.
Putusan MK dan MA itu lantas memicu desakan sejumlah anggota DPR agar status Gibran sebagai wakil presiden dipersoalkan melalui mekanisme politik di parlemen.
Sejumlah anggota DPR pun mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Langkah tersebut membuka kemungkinan proses politik yang dapat berujung pada pemakzulan apabila memenuhi persyaratan konstitusional.
Di tengah polemik tersebut, Gibran diketahui menemui Prabowo pada 10 November 2026. Pertemuan keduanya itu berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemudian mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Sementara itu, pada 11 November 2026 sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi tercatat mengusulkan penggunaan hak tersebut. Usulan berasal dari anggota PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.
Di hari yang sama, Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo. Surat tersebut disebut diserahkan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Hingga akhirnya pada hari ini, 12 November 2026 atau 38 hari setelah putusan MK, Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Surat itu diserahkan Gibran ke MPR RI.
Penyerahan surat pengunduran diri Wapres Gibran disampaikan langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai menerima kedatangannya.
"Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto," kata Muzani.
Selanjutnya, MPR RI akan menggelar rapat gabungan Jumat (13/11) besok untuk membahas jadwal paripurna pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran. Muzani mengatakan rapat akan dihadiri seluruh pimpinan fraksi MPR dari unsur DPR dan DPD.
"MPR dan kelompok DPD di MPR. Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat pukul 14.00 besok siang," kata dia di kompleks parlemen.
Muzani mengatakan rapat gabungan akan memutuskan empat hal. Pertama, tanggal atau jadwal pelaksanaan paripurna untuk memilih wakil presiden baru.
Kedua, rapat gabungan juga akan memutuskan agar MPR segera mengirimkan surat kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama cawapres yang akan dipilih di Paripurna.
Ketiga, rapat gabungan sekaligus membentuk tim verifikasi berkas calon wakil presiden yang diajukan oleh Presiden. Dan keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf ketetapan MPR.
