Rully menguraikan sejumlah persoalan yang pihaknya lihat dari sidang lanjutan PTUN pada hari ini. Salah satunya adalah putusan PTUN yang menerima permohonan Tergugat Dikdasmen untuk menghentikan perkara.
"Padahal Majelis mengakui bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas untuk Tergugat bisa meminta untuk menghentikan perkara yang sedang disidangkan dalam perkara di PTUN," katanya.
Rully mengatakan, putusan Majelis Hakim yang menyatakan perkara ini gugur juga merupakan sebuah kekeliruan.
Tak hanya itu, ia menilai Majelis Hakim juga telah melampaui kewenangannya dengan menyatakan bahwa putusan tidak bisa melalui upaya hukum.
