"Sikap Majelis dalam menyatakan tidak bisa dilakukan upaya hukum banding itu terhadap putusan ya, itu bertentangan dengan hukum acara. Karena putusan ini bisa diajukan upaya hukum," terang Rully.
Ia sempat menyinggung beberapa putusan lainnya yang menyeret persoalan penyetaraan pendidikan Gibran, yakni di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Agung.
Ia menyebut MK telah bermain politik dengan tidak mengabulkan permohonan untuk memanggil Gibran. Sementara itu, ia mengatakan adanya putusan "sangat kilat" dan sangat tidak rasional yang terjadi di MA.
"Ini sebuah catatan hukum kita bahwa tiga lembaga peradilan, dua lembaga kekuasaan kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ya, belum sampai pada suatu kebenaran yang hakiki dalam mengadili suatu perkara," ucap Rully.
