NADIKABAR.COM — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengusulkan pembukaan jalur perseorangan atau independen bagi calon anggota DPR RI guna memperluas keterwakilan masyarakat sekaligus memperkuat penyaluran aspirasi rakyat dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
Gagasan tersebut disampaikan LaNyalla melalui disertasi berjudul "Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik" yang berhasil dipertahankannya pada ujian doktor terbuka di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Rabu.
"Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi," katanya.
Menurut LaNyalla, sistem pemilihan anggota DPR yang hanya memberikan kesempatan kepada partai politik berpotensi membatasi ruang representasi masyarakat, terutama kelompok profesional, akademisi, dan teknokrat yang ingin memperjuangkan kepentingan publik melalui jalur nonpartai.
Ia mengatakan jalur independen ini nantinya akan memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok nonpartisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu.
Dalam disertasinya, Ketua DPD RI periode 2019–2024 itu menyoroti ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur peserta pemilu untuk memilih anggota DPR adalah partai politik.
Menurut ia, ketentuan itu berpotensi menimbulkan kebuntuan aspirasi karena anggota legislatif dapat menghadapi dilema antara memperjuangkan kepentingan konstituen dan mengikuti disiplin fraksi maupun keputusan elite partai.
Ia menambahkan kehadiran anggota DPR dari jalur perseorangan dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan di parlemen sekaligus mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pembentukan kebijakan publik.
LaNyalla juga mengusulkan penguatan posisi DPD RI agar memiliki kewenangan sebagai pembentuk undang-undang bersama DPR atau co-legislator, khususnya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Menurut ia, kewenangan DPD yang selama ini lebih terbatas dalam proses pembentukan undang-undang menyebabkan aspirasi dan kepentingan daerah belum sepenuhnya memperoleh ruang yang setara dalam pengambilan keputusan nasional.
Untuk mewujudkan kedua gagasan tersebut, ia merekomendasikan perubahan terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD 1945 sebagai bagian dari rekonstruksi sistem perwakilan rakyat Indonesia.
LaNyalla juga merujuk pengalaman Afrika Selatan yang membuka kesempatan bagi kandidat independen untuk menjadi anggota parlemen setelah perubahan regulasi pemilu, sebagai salah satu pembanding dalam pengembangan sistem representasi politik.
Melalui gagasan tersebut, ia berharap sistem perwakilan rakyat dapat memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus memperkuat keseimbangan kepentingan pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan nasional.
Dalam ujian doktor terbuka yang berlangsung di ASSEC Tower Unair, LaNyalla dinyatakan lulus dengan predikat Summa Cumlaude setelah mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji dan sejumlah akademisi.
