NADIKABAR.COM — Dewan Keamanan PBB akan memusatkan agenda November pada implikasi kecerdasan buatan (AI) dan teknologi baru terhadap perdamaian dan keamanan, kata Wakil Tetap Latvia untuk PBB, Sanita Pavluta-Deslandes, Senin (2/11).

Hal itu dilakukan seiring dengan dimulainya masa jabatan Latvia sebagai ketua bergilir Dewan Keamanan untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut.

"Kami meyakini bahwa isu mengenai teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan, serta dampaknya terhadap perdamaian dan keamanan, merupakan topik yang akan terus ada dalam agenda Dewan," kata Pavluta-Deslandes kepada para wartawan di markas besar PBB.

Dia menambahkan bahwa teknologi telah menjadi prioritas yang mapan bagi badan beranggotakan 15 negara tersebut.

Acara utama di bawah kepemimpinan Latvia dijadwalkan berlangsung pada 24 November, berupa debat terbuka tingkat menteri dengan tema "Penyelesaian konflik di era perubahan teknologi yang pesat."

Pavluta-Deslandes menjelaskan bahwa diskusi tersebut akan mengkaji bagaimana perangkat-perangkat baru memengaruhi perlindungan terhadap warga sipil, pasukan penjaga perdamaian, personel kemanusiaan, dan pekerja media, serta perannya dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian.

Pavluta-Deslandes menegaskan bahwa Dewan Keamanan tidak akan berupaya menetapkan kerangka regulasi global atau sistem tata kelola umum untuk AI, seraya mencatat bahwa penyusunan aturan yang lebih luas tetap menjadi tanggung jawab Majelis Umum PBB.

Perwakilan dari sektor teknologi dan perusahaan AI akan memberikan penjelasan kepada anggota Dewan. Selain itu, Kelompok Pakar Informal mengenai ancaman baru dan perubahan teknologi, yang dibentuk bersama Yunani dan diikuti oleh 10 anggota Dewan, akan mengadakan sesi perdananya bulan ini.

Masa kepemimpinan itu menandai kali pertama Latvia memimpin Dewan Keamanan PBB, yang bertepatan dengan peringatan kenegaraan Latvia pada November untuk merayakan deklarasi kemerdekaan negara tersebut pada 1918.

Pavluta-Deslandes juga mengonfirmasi bahwa Dewan Keamanan telah menerima dan mengedarkan surat resmi dari Turkiye yang mencalonkan Duta Besar Feridun Sinirlioglu sebagai Sekretaris Jenderal PBB yang ditujukan kepada Dewan Keamanan maupun Majelis Umum PBB.

"Benar, telah ada surat resmi dari Turkiye mengenai pencalonan tersebut, yang ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan dan Presiden Majelis Umum," ujarnya, seraya menambahkan, "Surat tersebut telah diedarkan sebagaimana mestinya, sehingga pencalonan ini bersifat resmi."

Duta besar tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara awal akan dilaksanakan sepanjang November, seraya menekankan urgensi situasi mengingat hanya tersisa dua bulan sebelum masa jabatan lima tahun dimulai pada 1 Januari.

Dia menyuarakan dukungan bagi terpilihnya seorang perempuan sebagai sekretaris jenderal, setelah delapan dekade kepemimpinan laki-laki, sembari menegaskan kembali bahwa seluruh kandidat harus menunjukkan kompetensi mereka.

Mengenai konflik regional, Pavluta-Deslande menyoroti agenda pertemuan terkait konflik Rusia-Ukraina, di tengah serangan yang menyasar jaringan energi vital menjelang musim dingin, serta serangan terhadap kapal komersial pengangkut biji-bijian di Laut Hitam yang mengancam ketahanan pangan internasional.

Terkait Timur Tengah, dewan dijadwalkan untuk menandai satu tahun Resolusi 2803 dengan merilis laporan setengah tahunan Dewan Perdamaian pada 17 November, yang akan ditutup dengan debat mengenai Palestina pada 30 November.

Kepemimpinan dewan juga mengonfirmasi akan mengundang perwakilan masyarakat sipil untuk memberikan paparan dalam sesi pembahasan mengenai Suriah, South Sudan, dan Timur Tengah, dengan menerapkan kebijakan toleransi nol terhadap tindakan pembalasan apa pun terhadap para pemantau hak asasi manusia.

Dewan juga akan mengadakan konsultasi pada pertengahan November terkait Lebanon dan Resolusi 1701 untuk meninjau laporan sekretaris jenderal serta mengevaluasi transisi pasca UNIFIL.

Langkah itu bertujuan mencegah kekosongan keamanan di Lebanon selatan menjelang berakhirnya mandat misi tersebut pada penghujung tahun.

Agenda lainnya mencakup pemilihan hakim untuk Mahkamah Internasional (ICJ) pada 3 November, kemungkinan pertemuan mengenai Yaman, serta perpanjangan mandat untuk misi pemeliharaan perdamaian di Abyei dan Republik Afrika Tengah.

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia