“Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata dia.
Ia menambahkan saat ini tetangga Negeri Jiran Malaysia sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus Karhutla kita. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan dampaknya.
Alex menyarankan Presiden Prabowo untuk membuka data perusahaan yang teridentifikasi, terkait dengan konsesi lahan dan titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menyebutkan Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal luar negeri terkait karhutla di Indonesia.
“Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," tegas Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ini.
Catatan BMKG, karhutla tahun 2026 ini telah terjadi sejak Januari hingga Juni 2026 yang ditandai dengan peningkatan titik panas (hotspot) dan luasan lahan yang terbakar mencapai 107.465 hingga 202.004 hektare.
Pada Juli 2026, titik api mulai meluas di berbagai daerah seperti Papua (sejak Juli) dan wilayah Pulau Sumatra serta Kalimantan.
