NADIKABAR.COM — Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur seperti penanganan banjir dan persoalan lingkungan di tengah keterbatasan anggaran.
Yuke menilai keterbatasan anggaran berpotensi menyebabkan sejumlah pekerjaan infrastruktur yang telah direncanakan harus ditunda.
"Pastinya akan ada dampak. Namun, kita berusaha seminimal mungkin dan seefektif mungkin agar tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat," kata Yuke di Jakarta, Minggu.
Yuke mengatakan pekerjaan penurapan, pengerukan, hingga normalisasi sungai menjadi program yang kemungkinan terdampak dari keterbatasan anggaran tersebut.
Menurut dia, Pemprov DKI perlu menentukan wilayah yang lebih dahulu mendapat penanganan.
