NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai konstitusi mewajibkan negara melindungi setiap warganya, termasuk dari ancaman penyakit. Menurutnya, lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD) setiap tahun menunjukkan kesiapan negara menghadapi dampak kesehatan akibat perubahan iklim harus terus ditingkatkan.
Hal itu ia sampaikan saat membuka diskusi bertema "Dialog Kebijakan: Dampak Perubahan Iklim terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan". Acara yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bekerja sama dengan Kobar Lawan Dengue dan MPR RI itu berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
"Aspek kesehatan dan perlindungan setiap warga negara dari ancaman kematian adalah mandat dari konstitusi, termasuk dampak dari merebaknya DBD di tanah air," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
Menurut Rerie, sapaan akrabnya, ancaman kematian akibat DBD menjadi tantangan bagi Indonesia yang menargetkan bebas DBD pada 2030.
Rerie mendorong pemerintah menyusun peta risiko dengue berbasis proyeksi iklim, disertai langkah pencegahan yang didukung semua pihak. Ia menilai pemanfaatan jejaring multisektor sangat penting dalam upaya pencegahan DBD.
Ketua Umum Kobar Lawan Dengue Suir Syam menjelaskan, Kobar hadir sebagai wadah kolaborasi multisektor untuk mencegah dan mengatasi dampak DBD. Menurutnya, setiap kematian akibat DBD harus menjadi pengingat bagi semua orang untuk memperkuat pencegahan.
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Harbuwono menegaskan, masyarakat sebisa mungkin perlu mencegah perkembangbiakan nyamuk karena dampaknya panjang, termasuk kematian akibat DBD. Ia menambahkan, Indonesia kini menjadi negara dengan kasus kematian akibat DBD tertinggi di dunia sehingga komitmen pencegahan perlu diperkuat.
"Butuh keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan Indonesia bebas DBD di 2030," ujar Dante.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi upaya Kobar membangun ruang dialog lintas sektor. Ia berharap setiap gagasan yang muncul tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi menjadi langkah konkret pencegahan DBD.
Nihayatul memaparkan, pada 2025 tercatat 161.752 kasus DBD di Indonesia dengan 673 kematian dan beban ekonomi Rp 8,7 triliun per tahun. Ia pun meminta partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam aksi pencegahan terus ditingkatkan secara konsisten.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menyebut dampak iklim juga menjadi perhatian BMKG. Pada puncak musim hujan, katanya, biasanya penyakit diare dan DBD menyebar. Faktor iklim mempunyai kendali terhadap sebaran kasus DBD di Indonesia.