Ia memperkirakan perubahan iklim tahun ini memperluas sebaran vektor DBD hingga dataran tinggi. BMKG pun mendukung rencana aksi nasional pencegahan DBD lewat penyebaran informasi data iklim terkini.
Peneliti Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM Aditya Lia Romadona menjelaskan, kasus DBD di Indonesia dipengaruhi El Nino kuat. Puncak kasus berbeda di setiap provinsi, antara Oktober hingga April.
Menurut Aditya, perubahan iklim memengaruhi sebaran kasus DBD lewat efek panas, kondisi air, dan perilaku masyarakat. Ia mendorong pengembangan sistem peringatan dini dua tingkat yang melibatkan Kemenkes dan BMKG, dengan tindak lanjut yang berjenjang.
Peneliti OUCRU Indonesia Iqbal Elyazar memperingatkan adanya ancaman bila DBD masih dipandang sebagai masalah musiman. Penelitian pada 2018, kata Iqbal, menduga ada 7,8 juta kasus infeksi dengue di Indonesia.
"Sehingga saya tidak percaya bila infeksi dengue itu terjadi secara musiman," ujar Iqbal.
Saat ini, tegasnya, kita harus bersiap menghadapi potensi wabah DBD besar di masa depan.
"Kita punya waktu sampai 6 bulan ke depan untuk memberantas sarang nyamuk untuk menekan potensi penyebarannya. Kita harus menyerang ketika masih jentik," ujar Iqbal.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI Sumarjaya menilai, selain pengobatan, perlu dikembangkan surveilans berbasis masyarakat untuk mencegah penyebaran virus dengue.
Sumarjaya menilai sistem surveilans yang diterapkan saat ini sudah bagus karena hasilnya sejalan dengan fakta lapangan. Menurutnya, pengendalian dengue memerlukan upaya terpadu lewat intervensi pada lingkungan, vektor, dan manusia.
Deputi III Kantor Staf Presiden Yan Hiksas mengungkapkan, pada 2014 dampak El Nino menyebabkan 14.000 kematian akibat wabah DBD. Pada 2025, kematian akibat DBD tercatat 672 jiwa, tetapi kasusnya masih mencapai ratusan ribu. Akibatnya, beban biaya pengobatan DBD yang ditanggung BPJS mencapai Rp 2 triliun per tahun.