NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk dari ancaman demam berdarah dengue (DBD), merupakan amanat konstitusi yang harus dipenuhi negara.
"Aspek kesehatan dan perlindungan setiap warga negara dari ancaman kematian adalah mandat dari konstitusi, termasuk dampak dari merebaknya DBD di Tanah Air," kata Lestari, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis.
Lestari mengatakan peningkatan kasus DBD setiap tahun menunjukkan perlunya penguatan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman kesehatan yang berkaitan dengan perubahan iklim.
Dia mendorong pemerintah menyusun peta risiko dengue berdasarkan proyeksi iklim serta memperkuat langkah pencegahan dengan melibatkan berbagai sektor. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung target Indonesia bebas DBD pada 2030.
Lestari menyampaikan hal itu saat membuka diskusi Dampak Perubahan Iklim Terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).
Hadir dalam diskusi, Wakil Menteri Kesehatan Dante Harbuwono mengatakan pencegahan perkembangbiakan nyamuk harus menjadi perhatian bersama karena penyebaran nyamuk dapat meningkatkan risiko penularan DBD hingga menyebabkan kematian.
"Indonesia merupakan negara dengan kasus kematian akibat DBD tertinggi di dunia. Butuh keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan Indonesia bebas DBD di 2030," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyebutkan Indonesia mencatat 161.752 kasus DBD dengan 673 kematian sepanjang 2025. Penyakit tersebut juga menimbulkan beban ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp8,7 triliun per tahun.
Dia menilai upaya pencegahan perlu diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan faktor iklim turut memengaruhi penyebaran DBD. Perubahan iklim tahun ini diperkirakan dapat memperluas wilayah penyebaran vektor dengue hingga ke dataran tinggi.
Menurut dia, BMKG mendukung upaya pencegahan DBD melalui penyediaan informasi dan data iklim terkini.
Adapun peneliti Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Aditya Lia Romadona mendorong pengembangan sistem peringatan dini dua tingkat yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan BMKG untuk mengantisipasi peningkatan kasus DBD.
Aditya mengatakan pola puncak kasus DBD berbeda di setiap provinsi, dengan periode peningkatan kasus yang terjadi antara Oktober hingga April.
Di sisi lain, peneliti Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) Indonesia Iqbal Elyazar mengingatkan bahwa DBD tidak seharusnya dipandang sebagai penyakit musiman karena potensi penularannya dapat terjadi sepanjang tahun.
Dia mengatakan penelitian pada 2018 memperkirakan terdapat 7,8 juta kasus infeksi dengue di Indonesia. Karenanya, upaya pemberantasan sarang nyamuk perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama dengan memutus perkembangbiakan sejak fase jentik.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Sumarjaya mengatakan pengendalian DBD membutuhkan intervensi terpadu terhadap faktor lingkungan, vektor, dan manusia.
Selain pengobatan, menurut Sumarjaya, pemerintah juga perlu mengembangkan surveilans berbasis masyarakat untuk memperkuat pencegahan penularan.