NADIKABAR.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini menjadi landasan tata kelola pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru sekaligus memperkuat upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut Indonesia.

Di samping itu, regulasi ini dibuat untuk memberi kepastian bahwa perlindungan ekosistem karbon biru memberikan manfaat ekologis sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat. Adapun Permen ini diluncurkan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki, Rabu (18/11) kemarin.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru harus selalu menempatkan aspek kelestarian alam sebagai prioritas.

"Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).