Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara menjelaskan, Permen KP Nomor 17 Tahun 2026 menjadi pedoman agar setiap kegiatan karbon biru dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Setiap aksi karbon biru harus melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV), serta tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.
Regulasi ini juga untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengembang proyek karbon biru, sekaligus membangun kepercayaan mitra internasional terhadap unit karbon yang dihasilkan Indonesia. Di sisi lain, mekanisme pembagian manfaat yang adil menjadi perhatian agar pengembangan ekonomi karbon turut memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir dan mendukung keberlanjutan ekosistem.
"Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan," jelas Koswara.
Selain meluncurkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026, KKP bersama Global Green Growth Institute (GGGI) juga menggelar dialog tingkat tinggi bertajuk "Advancing Blue Carbon in Indonesia: From Regulation to Implementation and Partnership". KKP mencatat meningkatnya minat pengembang proyek dan investor untuk berkolaborasi dalam pengembangan karbon biru Indonesia.