NADIKABAR.COM — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempertemukan 16 kementerian/lembaga (K/L) pengampu program prioritas dengan para pelaku usaha melalui forum Business Matching 2026 guna menyelaraskan kebutuhan pengadaan pemerintah dengan kapasitas penyedia.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menilai penguatan pengadaan barang dan jasa yang tepat sasaran menjadi penting untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Dengan nilai belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun anggaran 2026 yang diperkirakan mencapai Rp929,4 triliun atau setara dengan 30 persen dari total APBN, pengadaan memiliki daya ungkit yang sangat besar terhadap arah pembangunan nasional,” kata Sarah dalam pembukaan Business Matching 2026 di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan keputusan pengadaan tidak hanya menentukan barang dan jasa yang dibeli pemerintah, tetapi juga memengaruhi peluang usaha, aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan industri nasional.
Karena itu, keberhasilan pengadaan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, pengadaan juga harus memastikan barang dan jasa tersedia dengan mutu, waktu, dan biaya yang tepat sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Menurut Sarah, pelaksanaan program prioritas pemerintah membutuhkan ketersediaan barang dan jasa berkualitas, kapasitas produksi yang memadai, distribusi yang andal, serta penyedia yang mampu memenuhi spesifikasi dan tenggat waktu.
Dengan demikian, kebutuhan pengadaan perlu diidentifikasi sejak awal disertai pemetaan ketersediaan produk dan kapasitas penyedia.
Potensi kendala dalam produksi, distribusi, maupun pemenuhan spesifikasi juga perlu diantisipasi agar tidak menghambat pelaksanaan program.
