NADIKABAR.COM — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan layanan pelindungan serta pemulihan korban tindak pidana, termasuk melalui dukungan anggaran, layanan kesehatan, dan rehabilitasi psikologis.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan pemenuhan hak korban membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena pemulihan tidak cukup dilakukan melalui satu pendekatan.

"Layanan medis, psikologis, keamanan, dan pendampingan hukum perlu berjalan beriringan agar korban memperoleh hak-haknya secara menyeluruh," ujar Nurherwati dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian LPSK dalam penanganan YTR, korban dugaan penganiayaan berat, perampasan kemerdekaan, dan kekerasan seksual di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.