Dalam perkara tersebut, LPSK berkoordinasi dengan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung untuk penanganan medis, Polda Jawa Barat dalam penanganan perkara serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung kebutuhan korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung turut mengawal proses hukum hingga persidangan.
Nurherwati mengatakan kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan korban mendapatkan layanan yang berkelanjutan, termasuk selama menjalani proses hukum.
Ia juga mengingatkan kewajiban pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban.
Ketentuan tersebut mengamanatkan dukungan pelindungan melalui kebijakan, program, alokasi anggaran, penyediaan layanan kesehatan, serta pemulihan psikologis.