NADIKABAR.COM — Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah secara bertahap mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi berbasis digital, dari yang semula bantuan barang menjadi uang tunai, langsung kepada penerima.
Ditemui selepas rapat tingkat menteri yang membahas perluasan program intervensi perlindungan sosial (Perlinsos) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah mulai memasifkan proses pendataan berbasis digital itu untuk mengetahui status sosial-ekonomi para penerima manfaat.
Digitalisasi bansos dilaporkan sudah menyelesaikan menyasar sebanyak 43 kabupaten/kota dan sekarang diperluas hingga mencapai 258 kabupaten kota, sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran ketika semua data sudah terintegrasi memanfaatkan teknologi pemerintah (Government Technology/GovTech).
Pemerintah menargetkan saat ini fokusnya adalah kepada para penerima bansos program keluarga harapan (PKH) dan sembako. "Ke depan, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, (semua) subsidi itu tidak lagi pada barang, tetapi langsung pada manusia, jadi cash," ujar Luhut.
Luhut mengungkapkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menghadirkan keadilan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.
