NADIKABAR.COM — Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Adapun perintah tersebut tertulis dalam salinan putusan MA dari perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan pemohon yakni seorang warga bernama Subhan dengan termohon Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.
Putusan ini sudah diketok pada 30 Oktober 2026 lalu. Salinan putusan perkara tersebut kemudian dirilis, Selasa (10/11/2026).
