Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, M
Putusan MA ini menguatkan putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat yang digunakan Gibran saat mengurus surat penyetaraan pendidikan ke Kemendikbud pada 2019. MK menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 diterbitkan berdasarkan certificate of attendance, bukan ijazah.
Meski demikian, MK tidak menerima gugatan pemohon. Alasannya, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam sengketa hasil Pilpres.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
