NADIKABAR.COM — Presiden Emmanuel Macron berjanji mencegah terulangnya tindak kekerasan dalam demonstrasi yang menyapu Prancis sejak pekan lalu. Ia juga menyebut komentar sejumlah pemimpin asing mengenai kerusuhan sebagai pernyataan "bodoh" dan "tak bisa diterima". Ketegangan belum mereda jelang rencana protes massal yang akan digelar secara serentak akhir pekan ini.
Serikat mahasiswa terbesar Prancis, UNEF, menyerukan demonstrasi lanjutan pada Sabtu (24/10) mendatang. Kelompok Rompi Kuning atau Yellow Vests, gerakan anti-kemapanan yang menguat pada 2018, juga telah mengajukan rencana pawai di pusat Kota Paris pada hari yang sama.
Upaya meredakan ketegangan sosial belum menunjukkan kemajuan berarti. Serikat pekerja tetap bertekad menggelar mogok nasional pada 5 November untuk memprotes tingginya biaya hidup dan pemangkasan layanan publik. Perundingan dengan pemerintah berakhir tanpa kesepakatan.
Pada 17 Oktober, Prancis diguncang salah satu kerusuhan perkotaan terburuk dalam beberapa tahun terakhir, di tengah gelombang demonstrasi nasional. Skala kerusuhan dan ketidakmampuan polisi mengendalikannya mengejutkan publik.
Macron mengatakan akan bertemu dengan pejabat intelijen dan sejumlah menteri senior pada Kamis untuk membahas krisis tersebut.
"Mereka yang hendak membuat kekacauan di pusat-pusat kota pada Sabtu mendatang akan dicegah," kata Macron kepada wartawan saat berkunjung ke Qatar. Ia berada di negara itu untuk menjajaki kesepakatan energi, sementara Prancis bergulat dengan kenaikan harga bahan bakar.
Macron juga menuduh sejumlah pemimpin asing menyebarkan informasi keliru mengenai kerusuhan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, khususnya, menyalahkan imigran dan Islam radikal tanpa menyertakan bukti. Trump bahkan menyebut gejolak di Prancis sebagai peringatan bagi warga Amerika.
Ketika ditanya apakah kritiknya ditujukan kepada Trump, Macron menjawab, "Antara lain." Ia menambahkan, sejumlah politikus asing berusaha meraih keuntungan politik dengan memanfaatkan situasi Prancis.
"Setelah kejadian itu, muncul disinformasi dari luar negeri yang memicu komentar dari banyak pihak, termasuk para pemimpin asing. Komentar itu sama-sama tak bisa diterima dan bodoh," ujarnya.
