NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI tahun 2019-2024 Mahfud MD menuntut persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka diselesaikan secara tuntas agar tidak menjadi preseden.
Ia menyebutkan, penyelesaian secara tuntas meliputi pemberian sanksi hukum, misalnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Bukan karena apa kemarahan, sentimen kepada KPU, Depdikbud dan sebagainya, tetapi ini supaya dijatuhi sanksi ya, sanksi hukum," ujar Mahfud kepada NadiKabar.com TV, Selasa (17/11),