Guru Besar Tata Hukum Negara itu mengatakan bahwa sanksi hukum ini perlu dilakukan mengingat adanya hasil pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ia menyebut, kedua institusi tersebut telah mengeluarkan hasil notoire feiten atau yang tidak bisa diperdebatkan.

"Kalau dari rangkaian peristiwanya sengaja, supaya dijatuhi sanksi agar keadaban kita ke depan orang tidak bisa lagi main kantor pemerintah untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan sebenarnya, tidak boleh membiarkan KPU membuat aturan sendiri tanpa keterbukaan kepada publik," terang Mahfud.

Oleh karena itu, ia pun melihat laporan masyarakat kepada Mabes Polri untuk adanya tindak pidana kepada pihak yang terlibat, layak dilanjutkan. Hal tersebut menurutnya perlu agar tidak kembali terulang kembali.