Jika seluruh konteks itu dibaca bersama, pertemuan Prabowo dan Megawati tampaknya sulit ditempatkan semata-mata sebagai kunjungan takziah. Takziah memang menjadi konteks utama yang memungkinkan perjumpaan itu berlangsung dalam suasana yang lebih personal. Namun, posisi kedua tokoh, figur-figur yang hadir bersama mereka, percakapan yang menurut Puan Maharani juga menyentuh persoalan bangsa dan negara, serta rencana untuk kembali bertemu menunjukkan bahwa perjumpaan tersebut memiliki dimensi politik yang tidak dapat diabaikan.
Di titik inilah pertemuan itu dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesepahaman politik. Kesepahaman yang dimaksud tentu tidak harus berupa kesepakatan formal tentang koalisi, pembagian kekuasaan, atau perubahan posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan. Tidak ada informasi publik yang cukup untuk menarik kesimpulan sejauh itu. Kesepahaman politik dapat hadir dalam bentuk yang lebih mendasar: kesediaan dua kekuatan politik untuk menjaga komunikasi, mengakui ruang masing-masing, dan membuka kemungkinan untuk pembicaraan lebih lanjut mengenai persoalan bangsa dan negara.
Rencana pertemuan berikutnya membuat tafsir tersebut semakin menarik. Sufmi Dasco Ahmad dan Puan Maharani telah menyampaikan bahwa pertemuan lanjutan sedang dijadwalkan. Dengan nada yang lebih cair, Dasco menyebut nasi goreng yang biasanya menjadi bagian dari perjumpaan Prabowo dan Megawati belum sempat tersaji karena kunjungan saat itu berlangsung sebelum waktu makan malam. Said Abdullah bahkan berharap pertemuan berikutnya dapat berlangsung pada 17 Oktober, bertepatan dengan ulang tahun Prabowo.
Nasi goreng tentu tidak perlu dibebani sebagai simbol politik. Yang lebih penting justru adalah keberlanjutan pertemuan tersebut. Jika takziah merupakan pertemuan yang lahir karena sebuah peristiwa duka, maka rencana untuk kembali duduk dan makan bersama merupakan perjumpaan yang direncanakan setelahnya. Artinya, komunikasi yang terbuka pada momentum takziah tidak berhenti setelah kunjungan belasungkawa selesai. Ada keinginan untuk melanjutkan pertemuan dalam suasana yang lebih santai.
Dengan demikian,'kesepakatan politik' yang dapat dibaca dari peristiwa ini bukanlah kesepakatan tentang siapa yang bergabung dengan siapa atau keputusan politik apa yang telah dibuat. Kesepakatannya berada pada tingkat yang lebih elementer: Prabowo dan Megawati sama-sama membuka ruang untuk terus berkomunikasi. Dalam politik, kesediaan untuk mempertahankan saluran komunikasi semacam itu bukanlah hal yang tanpa makna. Ia dapat menjadi prasyarat bagi lahirnya kesepahaman yang lebih substantif di kemudian hari, meskipun arah dan hasilnya belum dapat diketahui saat ini.
Maka, makna pertemuan Prabowo dan Megawati tidak perlu berhenti pada kesimpulan normatif bahwa kedua tokoh politik dapat tetap bersahabat meskipun berbeda posisi. Pertemuan itu dapat dipahami lebih jauh sebagai kesepakatan politik untuk menjaga komunikasi tetap terbuka. Belum ada dasar untuk menyebutnya sebagai koalisi, rekonsiliasi politik, atau kesepakatan mengenai agenda tertentu. Namun, terdapat cukup alasan untuk melihat bahwa kedua pihak memilih untuk tidak menutup pintu satu sama lain.
Jika pertemuan lanjutan sambil menikmati nasi goreng benar-benar berlangsung, kita mungkin akan memperoleh konteks baru untuk memahami arah komunikasi tersebut. Untuk saat ini, justru itulah tafsir politik yang paling dapat dipertanggungjawabkan: belum ada kesepakatan tentang ke mana mereka akan berjalan bersama, tetapi sudah tampak kesepahaman bahwa komunikasi di antara keduanya perlu terus berjalan.
Muria Endah Sokowati, Dosen Magister Media dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
