NADIKABAR.COM — Manggala Agni Kementerian Kehutanan memfokuskan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di empat daerah di Sumatera Selatan (Sumsel), yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin (Muba), Muara Enim, dan Ogan Ilir.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto di Palembang, Senin, mengatakan OKI menjadi prioritas utama penanganan karena kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah yang menghasilkan asap dalam jumlah besar.
"Posisinya kalau di Manggala Agni sendiri, saat ini tetap fokus di OKI. OKI itu ada di Sungai Menang, kemudian di Cengal, kemudian ada di Pangkalan Lampam. Hampir semuanya itu masih dilakukan pemadaman dan produksi asap besar ada di situ semua," katanya.
Selain OKI, pemadaman juga dilakukan di Kabupaten Muba dan Muara Enim, terutama di sekitar Gelumbang yang memiliki luas kebakaran cukup besar.
Di Kabupaten Ogan Ilir, petugas diprioritaskan untuk mengantisipasi kebakaran di sekitar jalan tol dan jalan lintas.
Untuk memperkuat penanganan karhutla, pihaknya menambah personel Manggala Agni dari Riau dan Jambi yang sebelumnya berjumlah 254 menjadi 345 orang. Penambahan personel masih dimungkinkan apabila skala kebakaran semakin meluas.
Dalam menjalankan tugas pemadaman, Manggala Agni menghadapi sejumlah kendala, mulai dari luas wilayah terbakar, kedalaman lahan gambut, melimpah bahan bakar vegetasi, hingga arah angin yang berubah-ubah.
Keterbatasan sumber air menjadi kendala utama karena sejumlah kanal yang biasa dimanfaatkan untuk pemadaman mulai mengering.
"Air ini menjadi faktor pembatas utama tentunya karena memang posisinya sekarang sumber-sumber air kanal-kanal yang ada itu kering dan itu mempersulit kami untuk operasi lapangan," ujarnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pihaknya berupaya membuat embung sebagai tempat penampungan air dan menyekat kanal agar air dapat ditahan untuk mendukung pemadaman.
Ferdian mengatakan penghitungan luas kebakaran di seluruh wilayah Sumsel masih berlangsung dan data final akan dihitung oleh instansi terkait di tingkat pusat.
