NADIKABAR.COM — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan program sertifikat tanah gratis membantu masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki.
Saat mengunjungi Perumahan Pesona Kahuripan 15 di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, Maruarar mengatakan masih banyak warga yang telah memiliki tanah selama belasan hingga puluhan tahun, tetapi belum mengantongi sertifikat.
"Program Presiden Prabowo memberikan sertifikat gratis tahun ini satu juta. Tadi Bapak sudah bisa menyaksikan begitu bahagianya. Banyak yang sudah puluhan tahun, belasan tahun punya tanah, tapi baru sekarang mempunyai sertifikat," katanya.
Menurut Maruarar, pemberian sertifikat tanah gratis merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat memperoleh bukti hak atas tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Ia menjelaskan program tersebut dijalankan bersama sejumlah kebijakan pemerintah di sektor perumahan dan pemberdayaan ekonomi, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni hingga penyediaan akses pembiayaan.
"Rumahnya diperbaiki dengan program bedah rumah, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonomi keluarganya diperbaiki dengan program KUR Perumahan dan juga PNM yang bunganya diturunkan dari 22 ke 8 persen," ujarnya.
Maruarar menilai pendekatan tersebut diperlukan agar program pemerintah tidak hanya memperbaiki kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah dan kondisi ekonomi keluarga.
Selain pemberian sertifikat gratis, pemerintah memperluas sasaran program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada 2026.
Di Kabupaten Bogor, sasaran program bedah rumah meningkat dari 1.346 unit pada 2025 menjadi 10.000 unit pada 2026.
Sementara itu, di Provinsi Jawa Barat, jumlah rumah yang menjadi sasaran program meningkat dari 6.347 unit menjadi 40.000 unit pada periode yang sama.
Maruarar mengatakan pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi, antara lain melalui bunga kredit sebesar lima persen per tahun dan uang muka sebesar satu persen.
Selain itu, pemerintah memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut dia, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses terhadap hunian layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi komprehensif, tidak satu-satu mengerjakannya. Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki," kata Maruarar.
