Massa juga menyoroti krisis lingkungan hidup, khususnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini sedang melanda wilayah Kalimantan, Sumatra, hingga Papua.
Mereka mendesak agar pemerintah segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mengingat jatuhnya korban jiwa dan penderitaan warga akibat infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
"Karhutla yang masih terjadi di Kalimantan, Sumatra, di Papua, di Merauke dan lain sebagainya, kami menuntut itu untuk ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional. Enggak usah tetek bengek administratif kalau mau ditetapkan harus begini dulu, harus begini dulu. Nyawa sudah melayang," ujarnya.
Untuk mengamankan jalannya aksi, pihak kepolisian telah memasang kawat berduri di depan Gedung Grahadi dan menyiagakan sejumlah personel serta kendaraan taktis pemecah konsentrasi massa di sekitar lokasi.
Merespons pengamanan ketat tersebut, pihak demonstran justru menyindir bahwa fasilitas dan sumber daya negara itu sebaiknya dikerahkan ke titik-titik krisis lingkungan.
"Jadi menurut saya itu water cannon yang ada di situ ya, ketimbang nembak massa aksi, mending dikirim tuh ke Kalimantan, tembakin tuh hutan yang terbakar," sebut Daniel yang juga aktivis BEM Unair tersebut.
Massa aksi menegaskan sejak awal tidak memiliki niat atau target untuk berdialog dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di dalam gedung tersebut.
Mereka berencana membubarkan diri secara tertib apabila situasi dinilai sudah tidak kondusif, namun memastikan bahwa gelombang protes ini akan terus berlanjut.
