NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani merespons usulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk ke dalam kurikulum sekolah. Dia menilai usulan tersebut perlu dikaji, mulai dari urgensi hingga implikasinya terhadap proses pembelajaran.
"Menurut saya, kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah usulan Kepala BGN agar MBG masuk ke dalam kurikulum sekolah memang benar disampaikan dan apa substansi yang dimaksud. Jika benar, usulan tersebut perlu dikaji secara serius, baik dari sisi urgensi, tujuan, maupun implikasinya terhadap proses pembelajaran" kata Lalu kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
Menurut Lalu, pemenuhan gizi peserta didik memang penting untuk mendukung kualitas pendidikan. Namun, hal itu tidak serta-merta harus menjadikan MBG sebagai mata pelajaran atau bagian tersendiri dari kurikulum.
"Pada prinsipnya, kami memandang bahwa pemenuhan gizi peserta didik, penting untuk mendukung kualitas pendidikan, tetapi tidak serta-merta harus menjadikan MBG sebagai mata pelajaran atau bagian tersendiri dari kurikulum. Jika tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang gizi seimbang, pola makan sehat, dan pembentukan perilaku hidup sehat, hal itu dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang sudah ada tanpa menambah beban kurikulum," ujarnya.
Meski usulan itu memungkinkan secara kebijakan, namun tetap harus ada kajian. Dia mengatakan jangan sampai usulan tersebut menjadi beban.
"Secara kebijakan, hal tersebut memungkinkan, tetapi harus dikoordinasikan dengan kementerian yang membidangi pendidikan dan dikaji berdasarkan kebutuhan peserta didik serta efektivitas pembelajaran. Jangan sampai kurikulum justru dibebani agenda program, sementara fokus utama pendidikan adalah penguatan kompetensi, karakter, dan kualitas pembelajaran," imbuhnya.
Dihubungi terpisah, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP Bonnie Triyana juga meminta usulan itu dikaji. Mulanya Bonnie menekankan pentingnya melakukan riset empiris agar mengetahui penyebab mengapa masyarakat mengonsumsi makanan yang kurang bergizi.
Bonnie mengatakan, penelitian diperlukan untuk memastikan apakah persoalan pemenuhan gizi disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat atau keterbatasan kemampuan ekonomi untuk membeli makanan bergizi.