NADIKABAR.COM — Saat ini, pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan dalam melaksanakan pembangunan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas fiskal dan ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Tantangan tersebut membuat sejumlah daerah harus lebih kreatif dalam mengelola anggaran untuk memastikan program-program pembangunan tetap berjalan. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan mendorong pemanfaatan obligasi daerah.

Penggunaan obligasi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Instrumen ini dinilai berpotensi membuka sumber pendanaan baru bagi pemerintah daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal.

Meski dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan, penerbitan obligasi daerah tidak terlepas dari berbagai risiko. Risiko-risiko tersebut perlu dicermati oleh setiap pemerintah daerah sebelum memutuskan untuk menerbitkannya.