Untuk membahas secara menyeluruh manfaat dan tantangan obligasi daerah, Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI bersama NadiKabar menggelar kegiatan bertajuk 'Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik' di Jakarta pada 18-19 November 2026.

Tidak hanya itu, acara tersebut juga akan membahas sejumlah aspek, seperti kriteria dan indikator kelayakan daerah serta proyek yang akan dibiayai. Forum ini juga akan mengulas risiko dan tata kelola obligasi daerah secara menyeluruh. Melalui diskusi tersebut, diharapkan pemanfaatan obligasi daerah dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pembangunan daerah.

Sarasehan ini juga akan mengulas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membangun ekosistem obligasi daerah yang kredibel dan transparan, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor. Peluang penjaminan oleh pemerintah pusat, baik secara penuh maupun sebagian, juga menjadi salah satu isu yang akan didiskusikan.

Dari sisi legislatif, Komisi XI DPR RI akan memberikan pandangan mengenai penguatan kerangka hukum obligasi daerah. Hal ini termasuk urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah sebagai landasan hukum yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengakses sumber pembiayaan alternatif.