Membaca Keberlanjutan Fiskal dari Sri Mulyani, Purbaya, hingga Suahasil

NADIKABAR.COM — PresidenPrabowoSubianto tercatat telah dua kali melakukan penyegaran terhadap posisi Menteri Keuangan. Pertama, pada 8 September 2025, ketika SriMulyaniIndrawati digantikan olehPurbayaYudhiSadewa. Kedua, pada 14 September 2026, ketikaPurbaya digantikanSuahasil

Setiap figur Menteri Keuangan memiliki kebijakan, keunggulan, dan kontribusi masing-masing dalam mendukung pencapaian target perekonomian nasional. Ketiganya memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian, mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan inklusif, serta meningkatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Penyegaran posisi Menteri Keuangan idealnya dimaknai sebagai momentum untuk memastikan kesinambungan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam konteks tersebut, pengalaman dan pendekatan ketiga figur ini menawarkan perspektif penting mengenai arah pengelolaan fiskal Indonesia.

Perjalanan kebijakan fiskal dari Sri Mulyani, Purbaya, hingga Suahasil memperlihatkan tiga corak yang saling melengkapi, yaitu kehati-hatian dalam menjaga fondasi fiskal, keberanian mendorong pertumbuhan, serta upaya menjaga keseimbangan dan kredibilitas kebijakan.

Figur pertama adalah Sri Mulyani, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Prabowo sejak 21 Oktober 2024 hingga 8 September 2025, atau selama 10 bulan 18 hari.

Sri Mulyani meletakkan fondasi penting bagi kebijakan ekonomi pemerintahan baru, tim redaksi lain melalui upaya menjaga kesinambungan dan kredibilitas APBN, mengendalikan defisit anggaran, menyiapkan kerangka APBN 2025, mengawal penganggaran program prioritas pemerintah, melanjutkan reformasi perpajakan, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Hasilnya, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5 persen. Pada periode tersebut, Sri Mulyani mengawal pelaksanaan sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, sekolah unggulan, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta pemeriksaan kesehatan gratis.

Selain itu, Sri Mulyani turut memperkuat berbagai program stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada akhir masa jabatannya, berdasarkan realisasi APBN per 31 Agustus 2025, kinerja fiskal nasional masih menunjukkan kondisi yang relatif solid. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.638,7 triliun atau menurun 7,8 persen (yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp1.960,3 triliun atau naik 1,5 persen (yoy). Dengan demikian, APBN mencatat defisit sebesar Rp321,6 triliun atau setara dengan 1,35 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).