Hal itu menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah ingin terus memuliakan Tanah Papua dengan tidak merusak lingkungan.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama pemerintah provinsi se-Tanah Papua telah melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Papua untuk percepatan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pengembangan wilayah Papua.
Dalam rapat koordinasi tersebut pemerintah pusat dan daerah juga menyepakati pentingnya konsolidasi lintas sektor dengan menyatukan sasaran, data, kebijakan, program, dan anggaran pembangunan.
Ketersediaan anggaran menjadi kendala utama dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur berskala besar, seperti pembangunan jalan yang membentang hingga ratusan, bahkan ribuan kilometer. Meski demikian pemerintah berkomitmen untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Tanah Papua meski di tengah keterbatasan anggaran negara.
Penyusunan skala prioritas bukanlah hal yang mudah, mengingat kebutuhan pembangunan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk enam provinsi dan 42 kabupaten/kota yang ada di Tanah Papua. Selain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemerintah pusat juga berkomitmen melakukan percepatan pembangunan di Tanah Papua lewat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Bagi pemerintah, pembenahan infrastruktur dasar, seperti pemukiman dan sanitasi, sangat krusial untuk mendongkrak taraf hidup masyarakat lokal. Selanjutnya sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus utama guna memperkuat kapasitas SDM di Papua. Program ini akan direalisasikan melalui sejumlah langkah strategis.
Gubernur Papua Matius Fakhiri menegaskan pengembangan wilayah merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan. Dengan demikian pemerintah daerah mengharapkan pemerintah pusat untuk memperkuat dukungan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua
Pembangunan jalan dan jaringan transportasi yang menghubungkan pusat-pusat wilayah dengan daerah terpencil tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur tetapi juga menjadi pintu masuk pemerataan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, maka kerangka strategi utama, di antaranya percepatan konektivitas, pemerataan layanan dasar, pengembangan pusat pertumbuhan baru, serta penerapan kebijakan afirmatif dan keberpihakan.
