NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) melakukan pertemuan untuk membahas dana pemulihan bencana Sumatera. Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan anggaran pemulihan Sumatera untuk tahun 2027 sudah tersedia.
"Sebelum masuk 2027, kita sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan. Alhamdulillah, insyaallah anggarannya tersedia," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Selasa (27/10/2026).
Tito menjelaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Sumatera berlangsung dari 2026 sampai 2028. Ia mengatakan masalah pembiayaan tersebut sudah didiskusikan dengan Menko PMK dan tim pengarah.
"Ada beberapa hal yang kita bahas, di antaranya adalah mengenai masalah pembiayaan bencana Sumatera, ya. Tadi juga rapat sudah dengan Menko PMK, tim pengarah, yang intinya bahwa pembiayaan untuk tahun berikutnya, 2027, karena kita tahu bahwa percepatan rehab rekon di bencana Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ini berlangsung 3 tahun: 2026, 2027, dan 2028," tambahnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan sebelum memasuki rancangan anggaran 2027, Kemenkeu menyelesaikan rencana anggaran 2026, terutama untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Jadi yang pertama, tentu kita menyelesaikan 2026. APBN 2026 yang kita selesaikan tinggal 2 bulan lagi. Tadi kami sampaikan khusus untuk rencana induk penanganan bencana Sumatera bagian utara yang terdiri dari tiga provinsi-Aceh,Sumatera Utara, dan Sumatera Barat-itu progresnya tadi kami sampaikan," kata Suahasil.
Suahasil mengatakan persiapan rancangan anggaran 2027 sedang dalam tahap perincian, termasuk rancangan untuk tahun 2028.
"Setelah itu, kita juga membicarakan untuk 2027. Bagaimana persiapan ke 2027? Karena masih ada pekerjaan lanjutan yang perlu diselesaikan pada 2027 maupun 2028. Dan ini sangat timely ya, sangat tepat timing-nya karena pada saat ini seluruh kementerian dan lembaga sedang menyelesaikan rincian dari anggaran yang akan dijalankan di tahun 2027," katanya.
Ia menambahkan bahwa pagu setiap kementerian/lembaga sudah ditetapkan untuk APBN 2027. Menurutnya, setiap program harus dianggarkan dengan baik, termasuk salah satunya mengenai dana pemulihan bencana Sumatera.
"Kita ketahui kemarin telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, APBN 2027, pagu setiap kementerian/lembaga sudah ada dan di dalam pagu ini tentu nanti berbagai macam belanja kementerian dan lembaga, seluruh program harus betul-betul dianggarkan dengan baik, termasuk menyelesaikan rencana induk. Karena itu, kita pastikan anggarannya ada dan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBN 2027 digunakan, prioritasnya salah satunya adalah untuk kegiatan ini," pungkasnya.
