"Mereka harus melalui seperti Krayan, harus melalui jalan udara atau jalan sungai, sampai berhari-hari. Ini buat kita juga prihatin," ujarnya.
Tito mengatakan kondisi tersebut sebelumnya telah dibahas dan dirapatkan untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang optimal.
Kemudian, beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau kawasan tersebut.
Selanjutnya, Sjafrie berkoordinasi dengan Mendagri untuk memperkuat kawasan tersebut sejalan dengan konsep program penguatan daerah perbatasan luar BNPP.
Mendagri menyampaikan berdasarkan laporan dari perwakilan Kementerian PU, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp32 triliun. Karena itu, ia meminta Kementerian PU mematangkan konsep pembangunan sekaligus menyusun rencana berdasarkan skala prioritas.
Hal tersebut juga sejalan dengan masukan Gubernur Kaltara serta Bupati Malinau agar pembangunan diprioritaskan di wilayah yang memiliki penduduk. Nantinya, hasil pematangan konsep tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.
