NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan infrastruktur di kawasan perbatasan yang dibangun dengan baik akan menjadi garda terdepan negara dalam menghadapi potensi infiltrasi dari negara lain.
Hal itu disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) pada Selasa membahas kondisi terkini sejumlah infrastruktur jalan di kawasan perbatasan negara.
Menurut informasi yang diterimanya, infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, khususnya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kaltara, mengalami kerusakan sehingga menghambat akses transportasi dan logistik di daerah tersebut.
"Oleh karena itu, Pak Menhan menelepon saya, menelepon Menteri PU, agar dikoordinasikan akses jalan ini harus bisa dituntaskan. Nah, tadi kita mendengar paparan dari Kementerian PU, mereka sanggup menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun, paling lambat awal 2029, dimulai tahun depan 2027-2029," kata Tito dalam keterangan diterima di Jakarta.
Ia mengatakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas dan pemerataan pembangunan, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat nasionalisme.
Mendagri menjelaskan bahwa kehadirannya di Malinau untuk mengetahui secara pasti kondisi jalan di kawasan perbatasan.
