Karena itu, Mendagri meminta jajaran BNPP untuk memastikan berbagai persoalan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak tertinggal atau terabaikan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang baik dan merata akan turut memperkuat rasa keadilan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Selain melakukan pemetaan persoalan, Mendagri menekankan pentingnya penentuan skala prioritas pembangunan. Hal ini diperlukan mengingat kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan cukup banyak, sementara pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kemampuan dan tahapan pembangunan.
“Jadi, pahami problem, petakan problem di bidang infrastruktur perbatasan, dibuat prioritas mana yang diperlukan, karena pasti banyak sekali, enggak semua bisa dikerjakan. Dibuat roadmap 2027 mau bikin apa, 2028 mau bikin apa, 2029 kira-kira apa,” ujarnya.
Sejalan dengan upaya tersebut, Mendagri juga meminta jajaran BNPP memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
Koordinasi tersebut penting untuk memastikan berbagai program nasional, seperti program perumahan rakyat, pembangunan jembatan, revitalisasi sekolah, dan program lainnya, dapat terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan.
